Perkembangan Pemerintahan Masa Orde Baru

PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN PADA MASA ORDE BARU

A.            PELAKSANAAN PEMERINTAH PADA MASA ORDE BARU

1.              Stabilitasi dan Rehabilitasi Ekonomi

a.             Memberlakukan Undang-Undang PMA dan PMDN

Pemerintah mengesahkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang sama-sama bertujuan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Berikut langkah pembangunan ekonomi masa orde baru:

·                Berusaha mengembalikan kepercayaan pihak lluar negeri dengan menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri.

·                Mengendalikan inflasi yang tidak terkontrol melalui program inpor besar-besaran.

·                Mengundang infestasi sebesar-besarnya.

·                Menjalankan ketetapan MPRS No. XXIII pada tanggal 5 Juli 1966 tetang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan”.

b.             Menjalin Kerja Sama dengan IMF

Berikut saran IMF kepada Presiden Soeharto:

·                Kekuatan pasar adalah kekuatan vital dalam stabilitasi ekonomi.

·                Perusahaan negara tidak akan mendistorsi pasar, tidak lagi menikmati fasilitas kredit dan alokasi devisa dari negara, serta tidak melakukan monopoli dan menjual dengan harga subsidi.

·                Lisensi inpor terhadap bahan baku dan perlengkapan tidak lagi dibatasi.

·                Fasilitas insentif berupa keringanan pajak bagi penanaman modal baru dijamin oleh undang-undang.

Indonesia mencapai kesuksesan pada masa orde baru dalam pembangunan ekonomi. Indonesia mampu berswasembada beras pada tahun1984 dengan produksi beras sebanyak 25,8 ton. Selain itu, pada Pelitsn VI dilakukan program KB yang meraih kesuksesan.

2.              Stabilisasi Politik dan Keamanan

a.             Menyelenggarakan Pemilu

Pemilu dilaksanakan 3 Juli 1971,yang diikuti oleh PNI, IPKI, Murba, Parkindo, Partai Katolik, NU, Parmusi, PSII dan Perti. Partai politik mendapat 124 kursi di DPR sedangkan golkar mendapat 261 kursi. Sementara itu ABRI mendapat 75 kursi. Untuk MPR, partai politik mendapat 168 kursi, sedangkan golkar mendapat 340 kursi.

b.             Penyederhanaan Partai Politik

Setelah Pemilu 1971, Presiden Soeharto melalui Ali Murtopo memprakarsai fusi/ penggabungan parpol, yakni:

·                PPP                              :           NU, Parmusi, PSII, dan Perti

·                PDI                               :           PNI Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolok

Sejak 1977 hingga 1997, pemilu diikuti oleh Golkar, PDI, dan PPP.

c.              Konsep Dwifungsi ABRI

Presiden menerapkan konsep Dwifungsi ABRI, yakni “menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta memegang kekuasaan dan mengatur negara.

d.             Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

12 April 1978, presiden mengemukakan gagasan Ekaprasetya Pancakarsa. Gagasan tersebut diformalkan melalui ketetapan MPR No. IV tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila”.

3.              Kebijakan Bidang Sosial Budaya

a.             Program Pembaruan1967, warga Tionghoa dianjurkan menggantikan nama dengan nama Indonesia untuk menmperkecil perbedaan antar WNI keturunan Tiongkok dengan WNI asli. Untuk mencegah eksklusivisme, pemerintah melarang penggunaan simbol-simbol Tiongkok, baik surat kabar, bahasa, maupun tradisi dan budaya.

b.             Program NKK/BKK

Program ini adalah program yang melarang mahasiswa untuk terjun ke politik praktis dan membatasi aksi kritis mahasiswa terhadap pemerintahan.

4.               Normalisasi Politik Luar Negeri

a.             Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

b.             Normalisasi Hubungan Indonesia dan Malaysia

c.              Berperan dalam Pembentukan ASEAN

d.             Integrasi Timor Timur ke Wilayah Indonesia

B.             DAMPAK PEMBANGUNAN PADA MASA ORDE BARU

1.              Bidang Sosial Ekonomi

a.             Harga sembako dan BBM murah.

b.             Pendidikan lebih murah.

c.              Kesempatan kerja meningkat

d.             Pernah menjadi salah satu pengekspor beras dan bantuan pangan ke Afrika

e.             Rakyat pernah mengalami swasembada beras.

f.              Memberi banyak penyuluhan kepada petani.

g.             Angka kemiskinan rendah.

h.             Penurunan angka kematian dan kesuksesan KB.

i.               Bebas B3B.

j.               Memasung kebebasan rakyat.

k.             Mematikan sosiokultural dan adat istiadat bangsa.

l.               LKMD sebagai satu-satunya lembaga perwakilan masyarakat di di desa.

2.              Bidang Politik

a.             Mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan.

b.             Keamanan relatif aman dan terjaga.

c.              Peleburan partai.

d.             Terbentuk pemerintahan otoriter, dominatif, dan sentralistis.

e.             Otoritarianisme merambah yang merugikan rakyat.

f.              Gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia.

g.             Sistemperwakilan bersifat semu.

h.             Demokratisasi yang terbentuk didasari KKN.

i.               Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan KKN.

j.               Dwifungsi ABRI terlalu mengakar.

k.             Upaya penegakkan hukum sangat lemah.

3.              Bidang Media Massa

a.             Jargon Pers Pancasila yang Bebas dan Bertanggung Jawab

9 Februari ditetapkan sebagai hari pers nasional dalam Kepres No. 5 tahun 1985 tanggal  23 Januari 1985.. atas nama pancasila dan pembangunan nasional, pemerintah bisa mencabut SIUPP dan dan memenjarakan pemimpin redaksinya.

UU no. 11 tahun 1966 yang telah diubah menjadi UU No. 21 tahun 1982 sangat mengekang kebebasan pers nasional. Ketentuan itu dimuat dalam pasal 33 h Peraturan menteri penerangan No. 01/1984 tentang pembatalan SIUPP.

b.             Pembatasan Pers Selama Orde Baru

Hubungan baik pers dengan pemerintah hanya berlangsung sekitar 8 tahun. Surat izin cetak media yang dianggap menghasut rakyat dengan dalil melanggat ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang ketentuan pokok pers. Keberadaan pers bungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 Tahun 1982 yang mengisyaratkan adanya peringatan mengenai isi pemberitaan maupun siaran.